Kategoti: Featured Headline Opini

Lakukan Tiga Dugaan Pelanggaran Hukum, Kali ini Prabowo Harus Diadili!

Share

Ketegangan yang terjadi di Jakarta sejak 21 Mei menunjukkan bahwa Prabowo memang biadab.

Dia rela mengorbankan anak-anak bangsa untuk bertarung di lapangan, diadudomba melawan aparat keamanan, menciptakan ketakutan, mendorong konflik berdarah, hanya karena dia tidak terima dia kalah.

Dia sudah tahu bahwa dia sudah pasti kalah. Dia tahu tidak akan mungkin gugatannya ke MK akan dikabulkan. Dia sudah tahu bahwa pertarungan seharusnya sudah selesai.

Tapi berbeda dengan 2014, kali ini Prabowo tidak akan membiarkan bangsa ini merayakan hasil akhir Pilpres dengan bahagia. Dia tahu dia kalah, dan dia akan menghukum bangsa ini karena tidak memilih dia.

Ini bukan soal ambisi kekuasaan. Ini soal kebusukan hati.

Karena itu kita jangan mengulang kesalahan yang sama: membiarkan Prabowo melenggang melakukan kerusakan.

Duapuluh tahun yang lalu, dia tidak jadi dibawa ke mahkamah militer karena para anah buahnya – Tim Mawar – pasang badan menyatakan penculikan aktivis dilakukan bukan karena perintah Prabowo.

Pimpinan militer kemudian membentuk Dewan Kehormatan Perwira yang menyimpulkan Prabowo bersalah dalam kasus penculikan dan penyiksaan para aktivis. DKP mengajukan rekomendasi agar Prabowo diberhentikan dari dinas keprajuritan. Namun Presiden Habibie mengeluarkan keputusan yang lebih lunak: ia memberhentikan Prabowo ‘dengan hormat’. Prabowo bahkan tetap berhak menerima pensiun.

Pemerintah dan pimpinan militer kita saat itu sekadar bermain aman dan mungkin berharap bahwa sebuah pemberhentian akan memberi efek jera terhadap Prabowo.

Harapan itu salah. Prabowo kembali ke Indonesia dan bertarung di politik. Dia dibiarkan ikut dalam Konvensi Golkar 2004, pemilihan wakil presiden pada 2009, dan pemilihan presiden 2014 dan 2019. KPU mengabaikan fakta bahwa DKP pernah menyatakan ia bersalah sebagai perwira militer. Sekadar catatan, pada pilpres 2014 itulah, Prabowo mulai melancarkan kampanye yang menonjoolkan penyebaran kebohongan dan sentimen agama.

Pada Pilpres 2019 ini, Prabowo dengan seenaknya melakukan hal-hal yang masuk dalam kategori melawan hukum: menyebarkan kabar bohong bahwa menurut Real Count dia menang sejak hari pilpres dan kemudian diulang di berbagai kesempatan berbeda, menyebarkan kabar bohong bahwa terjadi kecurangan KPU, menyatakan tidak akan menerima hasil penghitungan KPU karena terjadi kecurangan yang luar biasa tanpa menyajikan bukti. Dan pernyataan maupun hasutan itulah yang bisa diuga menyebabkan ketegangan dan konflik yang kini secara riil sudah terjadi. Bahkan, hampir pasti, gerakan untuk menduduki Bawaslu, atau KPU, atau bahkan DPR, adalah hal yang tidak secara alamiah terjadi, melainkan dimobiisasi (kubu) Prabowo.

Karena itu, Prabowo harus diadili untuk tuduhan kejahatan yang dia lakukan. Setidaknya ada tiga dugaan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan padanya:

1. Menyebarkan kabar bohong yang dapat menyebabkan keonaran (menurut UU No 1 1946, bila disengaja untuk menyebabkan keonaran, hukumannya maksimal 10 tahun; bila tidak sengaja maksimal 3 tahun)
2. Menyebarkan kabar tidak pasti yang dapat menyebarkan keonaran (menurut UU No 1 1946, hukumannya maksimal 2 tahun)
3. Menghasut untuk tidak menerima perintah UU (menurut pasal 160 KUHP, hukumannya maksimal 6 tahun)

Kali ini, kita tidak boleh mengulang kesalahan 20 tahun yang lalu.

Prabowo harus diperiksa dan diadili. Selama ia merasa bahwa ia TIDAK BISA DIADILI, ia akan terus melakukan kerusakan di negara ini.

Mudah-mudahan tidak ada korban nyawa jatuh pada hari-hari ini.

Penulis: Ade Armando, Dosen Universitas Indonesia

Terkini

  • Berita
  • Featured

Anak Buah @Aniesbaswedan Tak Tahu Felix Siauw Gembong HTI, Netizen: yang dari Kampung Aja Bisa Melihat Dunia

Seorang netizen mengomentari sebuah artikel berjudul "Kepala BKD DKI Tak Tahu Felix Siauw Pernah di HTI: Kita Tahunya Dia Ustaz"…

11 jam lalu
  • Berita
  • Featured

Ahmad Fanani Tersangka Dana Kemah, Apakah Jubir BPN @Dahnilanzar Akan Menyusul?

Seorang netizen membagikan sebuah artikel berjudul "Polisi Tetapkan Eks Bendahara Pemuda Muhammadiyah Tersangka Dana Kemah" yang tayang di situs Detik.com…

12 jam lalu
  • Berita
  • Featured

Bodoh bin Bebal! Abdullah Hehamahua Sebut Aksi di MK Tak Ada Urusan dengan Prabowo

Seorang netizen membagikan artikel berjudul "Abdullah Hehamahua: Aksi di MK Tak Ada Urusan dengan Prabowo, Ini soal NKRI" yang tayang…

13 jam lalu
  • Berita
  • Featured

Makin Jelas @Aniesbaswedan Buka Pintu Balai Kota untuk Ormas Terlarang

Seorang netizen membagikan sebuah artikel berjudul "Dibilang Batal, Begini Suasana Ceramah Felix Siauw di Masjid Pemprov DKI" yang tayang di…

14 jam lalu
  • Berita
  • Featured

GP Ansor ‘Grebek’ Kajian Gembong HTI Felix Siauw di Masjid Balaikota

Seorang netizen membagikan sebuah video anggota Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) yang mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk membubarkan ceramah Felix…

15 jam lalu
  • Berita
  • Featured

Terbongkar! @YuanaRyanTresna Ustad HTI, ASN di UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Viral cuitan dari Rais Syuriah PCNU Australia Nadirsyah Hosen atau dikenal Gus Nadir yang membongkar kedok seorang pengasong khilafah. Lewat akun twitter @na_dirs,…

16 jam lalu