Kategoti: Berita Featured

Tolak Hasil Pilpres, Gerindra Tetap Ingin Calegnya Masuk DPR, Pemahaman Nenek Lu!

Share

Calon Presiden Prabowo Subianto menolak hasil Pemilu 2019. Kubu rival, yakni Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, menyarankan agar caleg dari parpol kubu Prabowo tak usah dilantik menjadi anggota DPR. Namun Gerindra tidak mau. Mereka tetap ingin para caleg terpilihnya dilantik menjadi anggota Dewan.

“Apa urusan mereka kalau kita menolak pilpres kemudian menyuruh kita menolak semuanya (pilpres dan pileg)? Ada apa ini? Santai aja lah,” kata Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, kepada wartawan, Kamis (16/5/2019).

Dia meminta pihak TKN Jokowi-Ma’ruf santai menghadapi perbedaan pendapat dalam berdemokrasi. Penolakan parpol pendukung Prabowo-Sandiaga terhadap hasil Pemilu 2019 adalah salah satu perbedaan pendapat itu.

“Masak, kita harus mengikuti cara berpikir TKN yang cuma memikirkan kekuasaan?” ucap Desmond menanggapi usulan TKN agar para penolak hasil Pemilu 2019 tak dilantik menjadi anggota DPR.

Menurut caleg Gerindra dari daerah pemilihan Banten II ini, kubu Jokowi-Ma’ruf hanya memikirkan kekuasaan saja tanpa paham cara menyikapi perbedaan sikap politik. Dia berujar, politik bukan hanya soal perebutan kekuasaan, namun juga soal kebangsaan.

“Jangan seolah-olah orang menolak (hasil pemilu) itu adalah sesuatu yang aneh. Dia (kubu Jokowi) keblinger saja, nggak matang. Ini cuma kayak takut kehilangan kue doang,” kata Desmond.

Menurutnya, pilpres dan pileg adalah dua hal yang berbeda. Tak ada masalah bila kubu Prabowo-Sandiaga menolak hasil pilpres, namun menerima hasil pileg. Desmond menyarankan agar TKN Jokowi-Ma’ruf membaca undang-undang dulu sebelum menyuruh agar caleg parpol pro-Prabowo-Sandi tak dilantik menjadi anggota DPR dan DPRD.

“Baca lagi konstitusi, apakah ada undang-undangnya kalau menolak Pilpres maka Pileg juga batal? Belajar lagi lah,” ujar Desmond.

Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding, berbicara mengenai sikap Prabowo yang menolak hasil Pemilu 2019. Dia meminta agar caleg-caleg dari parpol pendukung Prabowo-Sandiaga tak dilantik KPU menjadi anggota dewan. 

“Menurut saya, yang menolak pemilu tidak dilantik anggota DPR-nya atau anggota DPRD-nya,” tuturnya.

Bila anggota DPR dari partai yang mendukung Prabowo soal klaim kecurangan pemilu dilantik, itu dianggap Karding tidak sesuai dengan narasi yang dibangun mereka. Untuk itu, ia meminta kubu Prabowo-Sandiaga konsisten.

“Kita minta ke KPU untuk konsisten agar seluruh partai yang menolak hasil pemilu tanpa alasan dan data yang mereka bisa ungkap dengan jelas dan terang benderang, maka supaya tidak melantik anggota DPR/DPRD dari partai yang menolak tersebut. Karena aneh, pilpres ditolak, pileg diterima, sementara pemilunya berbarengan dan pelakunya sama,” kata Karding.

sumber: detik.com

Terkini

  • Berita
  • Featured

Aksi 22 Mei Banyak Korban dan Kerugian, Prabowo Harus Tanggung Jawab!

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendesak Prabowo Subianto untuk bertanggungjawab atas kericuhan yang terjadi di Jakarta. Menurut mereka,…

48 menit lalu
  • Berita
  • Featured

Dua Korban Tewas Bukan Karena Tembakan, RSUD Tarakan Tegaskan Tidak Ada Proyektil

RSUD Tarakan mengonfirmasi dua korban meninggal dunia usai kerusuhan yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta pada Rabu, (22/5). Kedua…

1 jam lalu
  • Berita
  • Featured

Temukan Amplop Berisi Uang, Polisi Usut Massa Bayaran Pelaku Kerusuhan

Polisi menduga kericuhan yang terjadi pasca bubaran aksi demonstrasi di depan gedung Bawaslu dipicu oleh massa bayaran. Sejumlah amplop berisi…

2 jam lalu
  • Berita
  • Featured

Bajingan! Pelaku Kerusuhan Sengaja Pancing Polisi Masuk Masjid, Nanti Koar-koar Penistaan Agama

Bentrokan antara sekelompok massa dengan polisi terjadi di Petamburan, Jakarta. Polisi membubarkan massa di depan Masjid Jami An Nur dengan…

2 jam lalu
  • Berita
  • Featured

Rusuh 22 Mei Dini Hari By Design, Settingan, Polisi Temukan Amplop Berisi Duit

Polri menyebut kerusuhan dekat Bawaslu dan Jl KS Tubun pada 22 Mei dini hari diduga terorganisir. Polisi menyita sejumlah bukti…

2 jam lalu
  • Berita
  • Featured

Tanggung Biaya Pengobatan Pelaku Kerusuhan, Anies Baswedan Mau Suburkan Kelompok Radikal di DKI Jakarta?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menanggung biaya perawatan semua korban aksi 22 Mei. Ada pula yang akan ditanggung oleh BPJS.…

2 jam lalu