Kategoti: Berita Featured

Modar! Mau Mundur dari Pilpres, Prabowo Ditunggu 5 Tahun Penjara dan Denda 50 Miliar

Share

Melek Politik – Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Jenderal (Purn) Djoko Santoso, mengatakan Prabowo akan menyatakan mundur jika terdapat potensi kecurangan yang tak bisa dibendung. Apa kata KPU soal hal tersebut?

“Kami belum berkomentar tentang itu, tapi yang pasti segala sesuatu sudah diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017,” kata komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Wahyu mengatakan terdapat hak dan kewajiban paslon yang harus dilakukan. Hal ini berlaku setelah paslon ditetapkan sebagai peserta pemilu.

“Jadi hak dan kewajiban paslon presiden dan wakil presiden setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu itu ada hak dan kewajiban,” kata Wahyu.

Dalam Undang-undang 7 tahun 2017 pasal 236 tentang pemilu menyatakan bakal pasangan calon dilarang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Selain itu, sanksi dari larangan tersebut juga tercantum dalam pasal 552. 

Sebelumnya, Djoko Santoso memberi sedikit bocoran soal isi pidato ‘Indonesia Menang’ malam nanti. Prabowo, kata Djoko, akan menyatakan mundur jika potensi kecurangan tak bisa dihindari.

“Memang supaya tidak terkejut, barangkali, kalau tetap nanti disampaikan Prabowo Subianto, pernyataan terakhir Prabowo Subianto adalah kalau memang potensi kecurangan itu tidak bisa dihindarkan, Prabowo Subianto akan mengundurkan diri,” kata Djoko Santoso saat bertemu Gerakan Milineal Indonesia Malang Raya, Minggu (13/1/2019) kemarin.

Berikut aturan Undang-undang 7 tahun 2017 pasal 236, sedangkan sanksinya terdapat pada pasal 552, berikut isinya:

Pasal 236

(2) Salah seorang dari bakal Pasangan Calon atau bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf f dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.

Pasal 552

(1) Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000. 000,00 (lima puluh miliar rupiah)

sumber: detik.com

Terkini

  • Berita
  • Featured

Viral! Butuh Dana untuk Operasi, Netizen Doakan Trinity dan Alvaro Korban Bom Gereja Samarinda 2016

Seorang netizen menulis cuitan mengingatkan masyarakat pada korban serangan bom di Gereja Oikumene, Samarinda, Minggu (13/11/2016) pagi. Saat itu korban…

14 jam lalu
  • Berita
  • Featured

Ngakak! Tim Prabowo Gunakan Link Berita dari Media Abal-abal

Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Denny Indrayana bersikukuh tautan berita media massa online yang digunakan kubunya untuk mempermasalahkan kemenangan Jokowi- Ma'ruf Amin sah dan bisa menjadi bukti…

14 jam lalu
  • Berita
  • Featured

Viral! Apa Kabar Kontribusi Tambahan Reklamasi 15 Persen

Viral di twitter kultwit dari akun @PartaiSocmed yang menguliti kontribusi tambahan 15 terkait reklamasi Teluk Jakarta. Begini isinya: "Sekarang sedang…

15 jam lalu
  • Berita
  • Featured

Keberpihakan Anies, Bongkar Bangunan Rakyat Miskin, Proyek Reklamasi Sudah Disegel Malah Dikasih IMB

Seorang netizen membagikan ke twitter sebuah artikel berjudul "Jumlah Bangunan Tanpa IMB Dibongkar di Jakarta Barat Lebih 500 Bangunan Tiap…

16 jam lalu
  • Berita
  • Featured

Artikelnya Dicatut Kubu Prabowo, Prof Australia: Saya Tak Bilang Jokowi Otoriter

Seorang netizen menulis cuitan mengomentari artikel berjudul "Prof Australia Protes Keras Dikutip Prabowo: Saya Tak Bilang Jokowi Otoriter " yang…

16 jam lalu
  • Berita
  • Featured

Berubah jadi kampret, Mantan Penasihat KPK Jadi Korlap Demo di Depan MK

Seorang netizen membagikan sebuah artikel berjudul "Mantan Penasihat KPK Jadi Korlap Demo di Depan MK" yang tayang di situs Kumparan.com,…

18 jam lalu