Kategoti: Opini

Proyek Reklamasi di Era @aniesbasewedan?

Share

Benarkah reklamasi dibatalkan Anies? tanya netizen. Baik saya jawab sebatas pengetahuan praktis saya. Maklum saya sering diajak teman yang punya rencana akusisi bisnis reklamasi disalah satu pulau yang ada. Jadi tahu sedikitlah. Saya dapat simpulkan bahwa reklamasi tidak dibatalkan. Jalan terus. Kalau Aneis membatalkan recana proyek reklamasi dalam rangka program mengatasi banjir, maka itu benar. Itu dibuktikan dengan Aneis menarik Draf raperda (14/12/2017) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Jadi bagaimana status hukum proyek reklamasi itu sekarang? Statusnya kembali kepada Perpres Nomor 52/1995. Siapa yang berkuasa atas Perpres ini ? Dalam Pasal 4, wewenang dan tanggung jawab reklamasi pantura berada pada Gubernur DKI. Anies membatalkan ini karena dia tahu betul power dari Perpres ini. Memang di Era SBY di keluarkan Perpres 54/2008 yang merupakan perubahan atas Perpres 52/1995. Namun Perpres 54/2008 hanya mencabut kewenangan yang mengatur tata ruang, tetapi kewenangan terhadap reklamasinya tetap tidak berubah yaitu ada pada Gubernur.

Nah lihat permainan berikutnya. Dengan power yang ada itu, Anies menyegel Pulau G dan D dasarnya karena belum ada Perda Zonasi. Anies akan mengajukan segera RAPERDA mengenai zonasi. Benarkah proyek reklamasi Pantura tamat ? Tidak. Malah semakin punya dasar hukum yang kuat. Mengapa ? Lihat pada Pasal 69/ Perpres 54/2008 bunyinya; sepanjang tata ruang wilayah/rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasi belum ditetapkan, digunakan rencana tata ruang kawasan Jabodetabek munjur sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang. Artinya, reklamasi Jakarta juga bukan merupakan daerah yang masuk dalam zonasi. Clear kan.

Bagaimana dengan wewenang Pemerintah Pusat? Perhatikan Perpres 122/2012 Pasal 16, bunyinya, Menteri KKP memberikan izin lokasi dan pelaksanaan reklamasi pada kawasan strategis nasional Tertentu, T-nya hurup besar. Apa artinya? Tidak semua kawasan menjadi wewenng Menteri KKP. Kecuali kegiatan reklamasi lintas provinsi dan kegiatan reklamasi pelabuhan yang dikelola pemerintah. Jadi pasal 16 tersebut, reklamasi pantura Jakarta bukan merupakan kewenangan KKP. Jadi clear, kan. Bahwa memang sepenuhnya wewenang dari Gubernur. Jadi penyegelan ini tidak datang karena mau batalkan reklamasi tetapi lebih kepada skenario bisnis dibalik proyek reklamasi agar developer punya kekuatan hukum dalam jangka panjang dan pengajuan Raperda Zonasi punya dasar yang kuat.

Lantas apa skenario berikutnya? Kita akan lihat dari Raperda itu sendiri. Kalau hanya yang diajukan adalah Raperda zonasi maka itu sepenuhnya mengikuti Kepres 52/1995 dimana peruntukan reklamasi untuk hunian, bukan bagian dari program mengatasi banjir jakarta. Jadi dipastikan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta, yang akan diajukan Anies tidak akan ada retribusi tambahan 15 % yang dikenakan kepada pengembang. Kemungkinan hanya 5% tanpa ada tambahan. Jadi kesimpulannya ribut ribut selama ini soal reklamasi hanya berkutat gimana menghapus retribusi tambahan 15% dan sekaligus memperkuat legitimasi pengembang tanpa dibebani biaya lingkungan.

Sebagai pengusaha, saya melihat kebijakan Anies pro investor atau ramah kepada investor. Mengapa?15% retribusi tambahan itu bisa senilai ratusan triliun yang bisa dihemat pengusaha. Soal rakyat dan nasip DKI? itu bukan urusan Anies. Itu urusan Jokowi. Anies engga mikir dari mana duit atasi banjir dan kalau karena itu jakarta harus tenggelam, bukan urusan dia. Itu masalah Jokowi

Terkini

  • Berita
  • Featured

Anak Buah @Aniesbaswedan Tak Tahu Felix Siauw Gembong HTI, Netizen: yang dari Kampung Aja Bisa Melihat Dunia

Seorang netizen mengomentari sebuah artikel berjudul "Kepala BKD DKI Tak Tahu Felix Siauw Pernah di HTI: Kita Tahunya Dia Ustaz"…

11 jam lalu
  • Berita
  • Featured

Ahmad Fanani Tersangka Dana Kemah, Apakah Jubir BPN @Dahnilanzar Akan Menyusul?

Seorang netizen membagikan sebuah artikel berjudul "Polisi Tetapkan Eks Bendahara Pemuda Muhammadiyah Tersangka Dana Kemah" yang tayang di situs Detik.com…

12 jam lalu
  • Berita
  • Featured

Bodoh bin Bebal! Abdullah Hehamahua Sebut Aksi di MK Tak Ada Urusan dengan Prabowo

Seorang netizen membagikan artikel berjudul "Abdullah Hehamahua: Aksi di MK Tak Ada Urusan dengan Prabowo, Ini soal NKRI" yang tayang…

13 jam lalu
  • Berita
  • Featured

Makin Jelas @Aniesbaswedan Buka Pintu Balai Kota untuk Ormas Terlarang

Seorang netizen membagikan sebuah artikel berjudul "Dibilang Batal, Begini Suasana Ceramah Felix Siauw di Masjid Pemprov DKI" yang tayang di…

14 jam lalu
  • Berita
  • Featured

GP Ansor ‘Grebek’ Kajian Gembong HTI Felix Siauw di Masjid Balaikota

Seorang netizen membagikan sebuah video anggota Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) yang mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk membubarkan ceramah Felix…

15 jam lalu
  • Berita
  • Featured

Terbongkar! @YuanaRyanTresna Ustad HTI, ASN di UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Viral cuitan dari Rais Syuriah PCNU Australia Nadirsyah Hosen atau dikenal Gus Nadir yang membongkar kedok seorang pengasong khilafah. Lewat akun twitter @na_dirs,…

15 jam lalu